Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget HTML #1

SOAL KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 MAPEL PPKn KELAS X DAN PEMBAHASAN MATERI



MAS Khoirul- hai semua,. Hari ini saya menampilkan soal dan pembahasan  tentang materi Kewenangan Lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mapel PPKn kelas X. Untuk lebih memahami fungsi dan kewenangan suprastruktur politik menurut ketentuan UUD NRI Tahun 1945 maka saya kasihkan latihan soal berikut. Pembahasannya ada dibawah sendiri. Semoga artikel ini bisa jadi referensi kalian, dan selamat belajar!!!

 

Soal dan pembahasan latihan penilaian harian

1. Pada dasarnya suasana kehidupan politik pemerintahan, yang terdiri atas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dinamakan ...

A. Interest Group

B. Pressure Group

C. Political Figures

D. Infrastruktur Politik

E. Suprastruktur Politik

Jawaban: E

 

2. Perhatikan wewenang suprastruktur Politik jika diimplementasikan dalam kehidupan organisasi OSIS di sekolahmu !

1. Biro karya tulis ilmiah dan debat

2. Musyawarah Perwakilan Kelas

3. Perwakilan Kelas

4. Biro Kesenian

5. Wakil dan Ketua OSIS

Berdasarkan lembaga tersebut di atas, yang merupakan reflika atau mewakili lembaga suprastruktur dalam sistim organisasi di sekolah ditandai oleh nomor ….

A 1, 2, 3

B 1, 3, 4

C 1, 3, 5

D 2, 3, 5

E 3, 4, 5

Jawaban: D

 

3. Pada dasarnya Insfrasruktur Politik mencakup seluruh organisasi untuk menyalurkan aspirasi rakyat, kecuali ...

A. Partai Politik

B. Lembaga Negara

C. Kelompok Penekan

D. Kelompok Kepentingan

E. Pendapat Umum bersama media massa.

Jawaban: B

 

4. Pada dasarnya suatu organisasi yang berusaha memengaruhi kebijaksanaan pemerintah, pada waktu yang sama, dan berkehendak memperoleh jabatan publik adalah .....

A. Partai Politik

B. Organisasi Polik

C. Kelompok Penekan

D. Kelompok Kepentingan

E. Organi Kemasyarakatan

Jawaban: D

 

5. Suatu aktivitas seseorang atau sekelompok orang untuk secara aktif dalam kehidupan politik dinamakan …

A. Sistem politik

B. Dinamika politik

C. Partisipasi politik

D. Sosialisasi politik

E. Komunikasi politik

Jawaban: C

 

6. Peran serta masyarakat dalam sistim politik Indonesia dilakukan di berbagai aktivitas, sesuai UU No. 9 tahun 1998 sebuah produk hukum yang dikeluarkan awal reformasi di Indonesia di dalamnya terdapat bentuk-bentuk dan Tata cara menyampaikan pendapat di muka umum, di bawah ini yang tidak sesuai dengan UU tersebut adalah.…

A. Rapat Umum

B. Mimbar Bebas

C. Arak-arakan

D. Unjuk Rasa

E. Pawai

Jawaban: C

 

7. Salah satu perwujudan sikap positif warga negara dalam pengembangan demokrasi adalah …..

A. Menyukseskan pemilihan umum yang jurdil dan luber

B. Berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga

C. Mengajak orang lain untuk memeluk agama yang dinyakininya

D. Ikut serta dalam usaha meningkatkan kesejahteraan orang yang separtai

E. Melaksanakan hak pilih dalam pemilu untuk mendapatkan keuntungan pribadi

Jawaban: A

 

8. suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha, disebut dengan.....

A. Demokrasi

B. Demokratis

C. Pelayanan prima

D. Pegawai yang baik

E. Pemerintahan yang baik

Jawaban: E

 

9. Berikut tidak termasuk pada tatakelola pemerintahan yang baik dan diperlukan, yaitu:

A. Pemerintahan yang demokratis,

B. Mewujudkan efisiensi dalam menajemen sektor publik,

C. Terwujudnya akuntabilitas publik,

D. Tersedianya perangkat hukum yang memadai,

E. Adanya sistem informasi yang bebas tanpa aturan

Jawaban: E

 

10. Tatakelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada stakeholders, salah satu praktinya yaitu dengan …

A. Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah

B. merencanakan bersama LSM apa yang mau dilakukan di masa mendatang

C. menyebarluaskan rencana yang belum pasti untuk diketahui masyarakat

D. melaksanakan rencana pembangunan yang belum diajukan kepada DPR

E. melaksanakan anggaran tahun yang sebelumnya untuk kegiatan masa depan

Jawaban: A

11. Pada hakikatnya sistem politik adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang berfungsi langgeng. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh …

A. Almond

B. Sukarna

C. Robert Dahl

D. David Easton

E. Rusandi Sumintapura

Jawaban: E

 

12. Pada dasarnya suasana kehidupan politik pemerintahan, yang terdiri atas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dinamakan ...

A. Interest Group

B. Pressure Group

C. Political Figures

D. Infrastruktur Politik

E. Suprastruktur Politik

Jawaban: E

 

13. Perhatikan lembaga di bawah ini !

1. Lembaga swadaya masyarakat

2. Dewan Perwakilan Rakyat

3. Dewan Perwakilan Daerah

4. Komisi Pemberantasan Korupsi

5. presiden dan Wakil Presiden

6. Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan lembaga tersebut di atas, yang merupakan lembaga suprastruktur dalam sistim politik Indonesia ditandai oleh nomor ….

A. 1, 2, 3 dan 4

B. 1, 3, 4 dan 5

C. 1, 3, 5 dan 6

D. 2, 3, 5 dan 6

E. 3, 4, 5 dan 6

Jawaban: D

 

14. Pada dasarnya Insfrasruktur Politik mencakup seluruh organisasi untuk menyalurkan aspirasi rakyat, kecuali ...

A. Partai Politik

B. Lembaga Negara

C. Kelompok Penekan

D. Kelompok Kepentingan

E. Pendapat Umum bersama media massa.

Jawaban: B

 

15. Perhatikan kewenangan MPR:

1. Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar,

2. Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara,

3. Memilih Presiden dan Wakil Presiden,

4. Menetapkan Undang-Undang Dasar dan/ Perubahan UUD,

5. Melantik Presiden dan Wakil Presiden,

6. Memberhentikan Presiden dan/ Wakil Presiden, serta

Berdasarkan data diatas yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya Perubahan UUD NRI Tahun 1945 ditandai oleh nomor ...

A. 1, 2, dan 3

B. 2, 4, dan 6

C. 3, 4, dan 5

D. 3, 4, dan 6

E. 4, 5, dan 6

Jawaban: E

 

16. Menurut pasal 2 ayat (1) Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pasca Perubahan Keempat UUD NRI Tahun 1945 terdiri dari ....

A. DPR dan MPR

B. DPR dan DPD

C. DPR dan DPRD

D. DPD dan DPRD

E. DPRD I dan DPRD II

Jawaban: B

 

17. Hubungan kerja antara Presiden dan DPR menurut UUD NRI Tahun 1945 pasal 11, yaitu …

A. menetapkan dan mengesahkan APBN tiap awal tahun

B. mengangkat menteri-menteri untuk memimpin kementerian

C. memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan

D. mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan di negara lain

E. menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan negara lain

Jawaban: E

 

18. Menurut UUD NRI Tahun 1945, yang berwenang mengusulkan pemberhentian presiden jika terjadi pelanggaran terhadap konstitusi adalah ....

A Mahkamah Agung

B Rakyat yang memilih

C Mahkamah Konstitusi

D Dewan Perwakilan Rakyat

E Majelis Permusyawaratan Rakyat

Jawaban: D

 

19. Hubungan kerja antara Presiden dan DPR menurut UUD NRI Tahun 1945 pasal 23 ayat 1 dalam hal …

A. menetapkan UU

B. menyatakan perang

C. menetapkan anggaran

D. mengangkat duta dan konsul

E. mengangkat menteri-menteri

Jawaban: C

 

20. Menurut Pasal 23F UUD UUD NRI 1945 Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan dari .....

A. Mahkamah Agung

B. Mahkamah Konstitusi

C. Dewan Perwakilan Rakyat

D. Dewan Perwakilan Daerah

E. Badan Pengawas Keuangan

Jawaban: D

21. Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan …

A. Mahkamah Agung

B. Mahkamah konstitusi

C. Dewan Perwakilan Daerah

D. Badan Pemeriksa Keuangan\

E. Pendapat Menteri Keuangan

Jawaban: C

 

22. Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga Negara, Pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh Presiden beserta para menteri negara selaku pemegang kekuasaan …

A. federatif

B. legislatif

C. eksekutif

D. yudikatif

E. koordinatif

Jawaban: C

 

23. Menurut pasal 14 UUD NRI tahun 1945, Presdiden memberikan Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan ....

A. Mahkamah Agung

B. Pengadilan Banding

C. Mahkamah Konstitusi

D. Menteri Hukum dan HAM

E. Dewan Perwakilan Rakyat

Jawaban: A

 

24. Menurut UUD 1945 dalam hal pemberian Amnesti oleh kepala Negara, presiden meminta pertimbangan dari …

A. Mahkamah Agung

B. Pengadilan Banding

C. Mahkamah Konstitusi

D. Menteri Hukum dan HAM

E. Dewan Perwakilan Rakyat

Jawaban: E

 

25. Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga, telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, adalah…

A. Mahkamah Agung

B. Mahkamah Konstitusi

C. Dewan Perwakilan Rakyat

D. Dewan Perwakilan Daerah

E. Badan Pengawas Keuangan

Jawaban: B

 

26. Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan putusannya bersifat final, adalah …

A. Mahkamah Agung

B. Mahkamah Konstitusi

C. Dewan Perwakilan Rakyat

D. Dewan Perwakilan Daerah

E. Badan Pengawas Keuangan

Jawaban: B

 

27. Dibawah ini merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, kecuali ....

A. Melakukan pengujian atas konstitusional Undang-Undang

B. Memilih dan Memberhentikan Presiden dan wakil Presiden

C. Melakukan putusan atau sengketa kewenangan antar lembaga negara yang ditentukan menurut Undang-Undang Dasar

D. Memutuskan perkara perselisihan mengenai hasil-hasil pemilihan umum

E. Memutuskan perkara berkenaan dengan pembubaran partai politik.

Jawaban: B

 

28. Badan yang memiliki kewenangan judicial review atas peraturan di bawah Undang-Undang adalah ...

A. Mahkamah Agung

B. Mahkamah Konstitusi

C. Dewan Perwakilan Rakyat

D. Dewan Perwakilan Daerah

E. Badan Pemeriksa Keuangan

Jawaban: A

 

29. Keberadaan Komisi Yudisial diatur dalam Bab IX UUD UUD NRI 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada dasarnya memiliki kewenangan dalam hal ...

A. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung

B. Melakukan pengawasan atas Anggota DPR

C. Mengawasi dengan cermat semua perbuatan para hakim

D. Melakukan pengujian atas konstitusional Undang-Undang

E. Memutuskan perkara berkenaan dengan pembubaran partai politik.

Jawaban: A

 

30. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh…

A. Presiden

B. Mahkamah Agung

C. Dewan Perwakilan Rakyat

D. Dewan Perwakilan Daerah

E. Badan Pengawas Keuangan

Jawaban: A

31. Menurut Pasal 23E UUD UUD NRI 1945 Lemabaga negara yang memiliki fungsi berkaitan dengan fungsi pengawasan, berkenaan dengan pengelolaan keuangan Negara adalah ...

A. Mahkamah Agung

B. Mahkamah Konstitusi

C. Dewan Perwakilan Rakyat

D. Dewan Perwakilan Daerah

E. Badan Pemeriksa Keuangan

Jawaban: E

 

32. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada ….

A. MA dan MK

B. DPR dan DPD

C. BPK dan DPD

D. MPR dan DPR

E. Presiden dan Wakil Presiden

Jawaban: B

 

33. APBN merupakan gambaran utuh tentang pelaksanaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara yang ditujukan untuk sebesar-besarnya….

A. kejayaan bangsa

B. kemakmuran rakyat

C. Kesejahteraan rakyat

D. kemahmuran pemerintah

E. kestabilan pemerintahan

Jawaban: B

 

34. Bank Indonesia mempunyai satu tujuan, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadapbarang dan jasa serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuannya, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut, kecuali…

A. mengatur dan mengawasi Bank

B. menetapkan kebijakan moneter

C. melaksanakan kebijakan moneter

D. lembaga negara yang independen

E. mengatur kelancaran sistem pembayaran

Jawaban: D

 

35. Pada dasarnya suatu organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, pada waktu yang sama, dan berkehendak memperoleh jabatan publik adalah .....

A. Partai Politik

B. Organisasi Polik

C. Kelompok Penekan

D. Kelompok Kepentingan

E. Organi Kemasyarakatan

Jawaban: D

Demikianlah postingan soal dan pembahasan tentang Kewenangan Lembaga Negara Menurut UUD 1945 mapel PPKN kelas 10, Semoga bermanfaat salam sukses untuk Sahabat semua. Untuk sahabat semuanya yang soal PPKN materi lain, bahwa di Blog ini Soal PPKN Lengkap dari Semester 1 dan 2, dari materi 1 sampai materi 5, yakni Nilai-Nilai Pancasila, Ketentuan UUD 1945, Kewenangan Lembaga Negara Menurut UUD 1945, Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintahan Pusat dan Daerah, Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika.  jadi jangan sampai ada materi PPKN yang tertinggal untuk di baca yah Sahabat semua!!

Post a Comment for "SOAL KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 MAPEL PPKn KELAS X DAN PEMBAHASAN MATERI"